RIAU24.COM -Belakangan marak kembali muncul isu tentang peran pemerintah dalam memberantas judi online di masyarakat. 

Hal ini menimbulkan pro dan kontra usai Menko PMK mengusulkan korban judi online masuk ke dalam penerima bansos.

Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi merespons soal usulan Menko PMK Muhadjir Effendy yang akan menjadikan korban judi online sebagai penerima bantuan sosial (bansos). 

Menurutnya, usulan itu perlu dipertimbangkan secara mendalam.

"Terkait usulan Pak Muhadjir Effendy agar korban judi online dimasukkan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai penerima bantuan sosial, dari perspektif Komisi VIII DPR RI, kami melihat ini sebagai langkah yang perlu dipertimbangkan secara komprehensif," kata Ashabul kepada wartawan, Sabtu (15/6/2024).

Ashabul memandang niat baik Muhadjir yakni peduli kepada kemiskinan.