Namun dia berbicara soal bahayanya ketergantungan terhadap negara.

"Kami memahami niat baik dari Kemenko PMK untuk memberikan perlindungan sosial kepada mereka yang jatuh dalam kemiskinan akibat judi online. Hal ini mencerminkan kepedulian pemerintah terhadap dampak sosial dan ekonomi yang timbul dari praktik judi online. Namun, kita juga perlu mempertimbangkan beberapa aspek penting," katanya.

"Pertama, ketergantungan terhadap negara. Kami harus memastikan bahwa bantuan sosial yang diberikan tidak membuat para penerima menjadi bergantung secara permanen kepada bantuan pemerintah. Program bantuan sosial seharusnya bersifat sementara dan bertujuan untuk memulihkan kemandirian ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, perlu ada program pembinaan dan pemberdayaan yang menyertai bantuan tersebut," sambungnya.

Lebih lanjut, dia memandang upaya tersebut belum tentu bisa memberhentikan kebiasaan berjudi. 

Ashabul mengaku hingga kini masih belum ada solusi untuk meniadakan judi online di Indonesia ini. 

"Kedua, Efektivitas dalam Menghentikan Judi Online. Memberikan bantuan sosial tidak serta-merta menghentikan kebiasaan berjudi. Diperlukan pendekatan yang lebih holistik, termasuk edukasi, pencegahan, dan rehabilitasi bagi para korban judi online. Kami perlu memastikan adanya program-program yang komprehensif untuk mengatasi akar masalah judi online," katanya.