Di sisi lain, ia mengatakan proses sinkronisasi itu harus tetap menjaga prinsip kehati-hatian, kredibilitas, dan confidence dari berbagai pemangku kepentingan.

Sri Mulyani menerangkan bahwa pekan lalu Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2025 telah mendapat pandangan dari seluruh fraksi di DPR RI.

Selanjutnya, pada pekan depan, Sri Mulyani bakal menyampaikan respons terhadap pandangan fraksi tersebut. 

Berikutnya, semua keputusan bakal dirangkum dalam nota keuangan RAPBN 2025 yang akan disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) Agustus mendatang.

Menurut Sri Mulyani, karena prosesnya begitu intens dan ini menyangkut pengelolaan APBN, maka sinkronisasi, komunikasi, koordinasi menjadi sangat krusial.

"Kami sangat berterima kasih menjadi institusi pertama yang dikunjungi Gugus Tugas Sinkronisasi. Sebab urgensi dari siklus anggaran jadi prioritas yang sangat penting," ucap Sri Mulyani.