Apakah kursi-kursi yang sudah bisa bekerja secara efektif untuk menjalankan program-program mereka atau tidak.

"Apakah ada kementerian yang harus dipisahkan, tergantung kepada presiden terpilih itu sendiri. Tapi dengan adanya 34 kementerian, rasanya sudah mengakomodir semua kepentingan dan urusan negara," tuturnya.

Asrinaldi khawatir apabila penambahan kementerian dilakukan tanpa ada urgensi yang jelas dan semata-mata untuk akomodasi politik hanya akan membuat jalannya pemerintahan menjadi tidak efektif dan efisien.

Belum lagi, kata dia, potensi terjadinya tumpang tindih tugas dan kewenangan antarkementerian. 

Pasalnya ia mengatakan hal tersebut juga telah menjadi persoalan tersendiri pada era pemerintahan Presiden Jokowi.

(***)