Selain itu, Arifki memandang penambahan kementerian juga dilakukan untuk mengakomodasi orang-orang kepercayaan Presiden Joko Widodo.

"Dari segi politik, ini terkesan sebagai pesan bahwa tidak akan mengurangi jatah dari anggota Koalisi Indonesia Maju," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (8/5).

"Jumlah kementerian dari 34 kursi menjadi 40 kursi ini secara tidak langsung juga turut mengakomodir orang-orang Jokowi di pemerintahan Prabowo-Gibran," tuturnya.

Ia mengatakan tidak menutup kemungkinan penambahan kursi merupakan cara Prabowo-Gibran untuk memfasilitasi keinginan yang muncul di publik, seperti isu pembentukan Kementerian Perpajakan yang sempat menjadi perbincangan di media sosial.

Di sisi lain, Pengamat Politik dari Universitas Andalas Asrinaldi mengatakan kebutuhan akan penambahan kementerian memang bergantung kepada visi-misi dari Presiden terpilih.

Hanya saja, Asrinaldi menilai tetap diperlukan evaluasi secara komprehensif terlebih dahulu oleh Prabowo-Gibran terhadap kementerian yang sudah ada.