"Tentu kami lihat undangannya dan diharapkan apa yang dari pemerintah tentu kita akan jelaskan mengenai mekanisme APBN kemudian bicara Bansos, bicara Perlinsos. Bicara yang sifatnya pemerintahan saja," katanya.

Ditanya terkait bansos, Airlangga pun hanya berkomentar singkat.

"Tentu apa yang sudah menjadi tugas pemerintah dan amanat UU pemerintah akan menjalankan," tutupnya.

Seperti diketahui, Airlangga menjadi satu dari empat menteri yang dipanggil MK ke sidang sengketa Pilpres 2024. Keempat menteri akan dimintai keterangan oleh hakim MK.

"Saudara Muhadjir Effendy Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bapak Airlangga Hartarto Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Ibu Sri Mulyani Indrawati Menteri Keuangan, Ibu Tri Rismaharini Menteri Sosial, dan lima dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu," ujar Ketua MK Suhartoyo dalam persidangan di gedung MK, Senin (1/4).