Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, perusahaan yang telat atau tidak memberi THR keagamaan kepada karyawannya bisa terkena denda.

Denda tersebut sebesar 5 persen dari total THR yang harus dibayarkan. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja atau Permenaker Nomor 6 tahun 2016. 

“Denda 5 persen dari total THR yang harus dibayar, sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar," kata Ida dalam rapat kerja (raker) Komisi IX DPR membahas THR, Selasa (26/3). 

Adapun THR harus dibayarkan maksimal pada H-7 atau sepekan sebelum Idul Fitri/Lebaran dan tidak boleh diberikan dengan cara dicicil.