Hal ini karena ambang batas parlemen merupakan wujud kepastian bahwa masyarakat menginginkan partai-partai tertentu ada di parlemen.

Tak sampai di situ, dia juga menyoroti putusan MK yang meminta agar pembuat undang-undang mengubah ambang batas parlemen 4 persen sebelum Pemilu 2029.

"Saya bingung nih kenapa jadi MK yang putusin? Ini kan harusnya dari DPR dahulu yang akan bahas. Ini aturan kok lama-lama MK semua yang putusin. Lembaga lain kelihatannya sudah tidak ada fungsinya," ujarnya.