"Mendekati Pemilu kita lihat satu per satu kecurangan terjadi," ujarnya.

Misalnya, meningkatnya alokasi dana bansos dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 mencapai Rp496,8 triliun.

Kemudian, Presiden Joko Widodo memberikan bansos itu kepada masyarakat pada Januari. Padahal, biasanya penyaluran bansos dilakukan pada Maret atau April.

"Ini kan ada upaya-upaya untuk menarik perhatian masyarakat kepada salah satu paslon dengan menggunakan anggaran negara. Nah, ini saya kira kecurangan yang kita sorot bersama-sama dengan masyarakat," ucap Siar.

Selain itu, kata dia, kecurangan Pemilu 2024 juga dilakukan melalui pengerahan kepala daerah untuk memenangkan salah satu pasangan calon.

"Mungkin ada hal-hal lain, misalkan menggunakan kepala daerah untuk memberikan dukungan kepada salah satu paslon," tuturnya.