"Nah yang menyatakan bahwa perusahaan yang saham mayoritasnya dimiliki oleh negara itu baru dikatakan BUMN. Jadi adalah sangat naif apabila seorang menteri BUMN menyatakan bahwa BUMN dikuasai koperasi," kata dia.

Lebih lanjut, Said juga menuding pakar yang diundangnya itu membawa kepentingan politik tertentu. 

Dia menduga pakar tersebut sengaja menyampaikan pernyataan kontroversial.

"Dan isu ini digunakan lagi untuk kepentingan politik yang sama sekali kita tahu bahwa itu bukan isu dari AMIN. Kami curiga bahwa ahli koperasi yang bicara tersebut sebenarnya adalah selundupan untuk melakukan hal demikian untuk digoreng," kata dia.

(***)