Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas saat memberi keynote speech dalam Seminar tersebut mengatakan kondisi Indonesia saat ini menggambarkan kerumitan dan duplikasi berbagai layanan digital.

"Hal ini sangatlah tidak efisien. Maka dari itu, dibutuhkan satu portal layanan yang simpel, cepat, mudah, dan transparan. Ini yang saat ini sedang kita kerjakan bersama GovTech BUMN Peruri dan instansi terkait lainnya,” kata dia.

Menteri Anas menjelaskan, reformasi bukan tumpukan kertas, tetapi ia harus lincah. Birokrasi ASN menjadi kunci bagaimana transportasi digital tetap berjalan.

"Kita pastikan tidak ada tumpang tindih kebijakan, secepatnya di perbaiki. Selagi tumpang tindih kebijakan masih ada, maka sistem birokrasi kita tidak akan lincah dan cepat," singkatnya.

Sebagai bukti keseriusan kerja pemerintah dalam menggarap transformasi digital, Presiden RI Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). 

Sebagai tindak lanjut Perpres No. 82/2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional, pemerintah menyiapkan GovTech yang akan membangun Digital Public Infrastructure (DPI).(Lin)