RIAU24.COM - SIAK- Lembaga Administrasi Negara (LAN) melalui Politeknik STIA LAN Jakarta kerjasama dengan Unity in Diversity (UID), dan Trust Commons, menyelenggarakan Dialog Internasional bertajuk"Happy Digital and Flourishing City Forum, Profound Systemic Transformations for impacted Bureaucratuc Reforma".

Acara ini di ikuti 100 peserta yang berasal dari kepala daerah, perwakilan lembaga negara/kementrian dan pemangku kepentingan lainnya.

Wakil Bupati Siak Husni Merza yang hadir pada acara tersebut mengungkapkan acara ini sangat penting. Bagaimana menerapkan mempercepat reformasi birokrasi di daerah yang yang menentukan pada optimalisasi digitalisasi dan pembaharuan sistem layanan berbasis elektronik SPBE.

"Tujuan acara ini, bagaimana mempercepat reformasi birokrasi yang menekankan pada optimalisasi digitalisasi dan pembaharuan SPBE di daerah. Tentu acara ini, sangat penting kita ikuti, Banyak ilmu dan pengetahuan yang kami dapat di forum yang baik ini. Serta arahan dari KemenPANRB dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi,"ujarnya, di temui di sela-sela acara, di Gedung LAN Jakarta.

Transformasi digital menjadi fokus kerja pemerintah kabupaten Siak untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Saat ini, pemkab Siak mempercepat transformasi digital lewat pembangunan Government Technology (GovTech).

"Reformasi birokrasi berdampak sangatlah kompleks dan dinamis. Agar berjalan selaras dengan keinginan pemerintah pusat. Perlu upaya kolaborasi bersama kementrian dan lembaga, dalam mendorong inisiatif transformasi digital di tingkat regional" singkatnya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas saat memberi keynote speech dalam Seminar tersebut mengatakan kondisi Indonesia saat ini menggambarkan kerumitan dan duplikasi berbagai layanan digital.

"Hal ini sangatlah tidak efisien. Maka dari itu, dibutuhkan satu portal layanan yang simpel, cepat, mudah, dan transparan. Ini yang saat ini sedang kita kerjakan bersama GovTech BUMN Peruri dan instansi terkait lainnya,” kata dia.

Menteri Anas menjelaskan, reformasi bukan tumpukan kertas, tetapi ia harus lincah. Birokrasi ASN menjadi kunci bagaimana transportasi digital tetap berjalan.

"Kita pastikan tidak ada tumpang tindih kebijakan, secepatnya di perbaiki. Selagi tumpang tindih kebijakan masih ada, maka sistem birokrasi kita tidak akan lincah dan cepat," singkatnya.

Sebagai bukti keseriusan kerja pemerintah dalam menggarap transformasi digital, Presiden RI Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). 

Sebagai tindak lanjut Perpres No. 82/2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional, pemerintah menyiapkan GovTech yang akan membangun Digital Public Infrastructure (DPI).(Lin)