"(Yang) menggunakan fasilitas negara siapa? Personnya juga kan itu. Nah, yang dilarang itu kan personnya. Presidennya. Kalau masalah etis, silakan, bukan urusan Bawaslu sekali lagi," ujarnya.

Jika kedapatan ada unsur pidana maka pihaknya akan merekomendasikan temuan tersebut ke sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), bersama polisi dan kejaksaan.

"Kadang-kadang kan ketika kami nyatakan diduga, teman-teman polisi kan tidak. Itu kan pembahasan di Sentra Gakkumdu," ujarnya.