Di sisi lain, Puan menilai otokritik dan evaluasi terhadap kinerja penegakan hukum penting demi memperbaiki implementasi hukum di Indonesia.

"Jadi jangan kemudian kita berpikir yang macam macam lah, kita berpikir kita tuh punya pikiran karena ini dalam menjelang pesta demokrasi atau pemilu, jadi ada pemikiran macam macam," ujar Puan.

"Otokritik atau kemudian evaluasi tentu saja harus selalu dilakukan untuk Indonesia," imbuhnya.

Sebelumnya, Ganjar memberikan penilaian 5 dari 10 soal penegakan hukum Indonesia di era Presiden Jokowi. 

Ia menilai penegakan hukum di Indonesia jeblok lantaran putusan MK soal syarat capres-cawapres.

Hal itu ia sampaikan ketika menjawab pertanyaan dari pemantik dialog Prof Zainal Arifin Muchtar dari UGM tentang berapa rapor pemerintah Joko Widodo.