Ketua PC PMII Bengkalis mengingatkan bahwa aksi unjuk rasa yang mereka lakukan adalah murni untuk mengawal proses penegakan hukum di Kabupaten Bengkalis, bukan ada pihak lain yang mempolitisasi mengaitkannya dengan Pemilu tahun ini.

"Kami dari PMII Bengkalis sudah menggelar aksi demonstrasi jilid 2 pada 12 November 2023 lalu. Salah satu titik aksinya didepan kantor kejaksaan Negeri Bengkalis dengan membawa 2 persoalan yang pandang penting untuk dipertanyakan, yaitu terkait dugaan raibnya dana tunda bayar ADD tahun 2017 sebesar 65,3 Milyar dan dugaan korupsi DIC tahun 2019,"bebernya.

Diketahui, pembangunan proyek DIC pada tahun 2019 silam merupakan anggaran dari APBD yang mencapai Rp300 miliar diatas lahan lebih kurang seluas 40 hektare dengan pola pembangunan tahun jamak selama 3 tahun.

Namun ditahun 2019 pada anggaran pertama , proyek itu dikucurkan sebesar Rp38 miliar lebih yang diduga terjadinya markup anggaran. Bahkan kasus ini telah bergulir di kejaksaan negeri Bengkalis.

Saat itu, selaku Kasi Pidsus kejari Bengkalis Jufrizal SH telah melakukan pemeriksaan terhadap dua orang terkait kasus DIC tersebut. Adapun yang terperiksa pada waktu itu adalah pelaksana teknis lapangan serta satu orang pihak rekanan yang mengerjakan pembangunan proyek itu.

Pemeriksaan itu guna untuk melengkapi berkas untuk bahan penyelidikan oleh pihak kejaksaan negeri Bengkalis sendiri.