"Kita buka tapi dengan format yang sesuai dengan kampus. Misalnya uji publik di kampus soal program yang mereka tawarkan, lalu visibilitas dari mereka yang berminat jadi caleg. Itu belum kita buat aturannya secara resmi," jelas Abdul.

Aturan berbeda diterapkan pada sekolah di bawah naungan Muhammadiyah. Abdul mengatakan pihaknya telah melarang adanya kegiatan kampanye politik di sekolah-sekolah Muhammadiyah saat kampanye pemilu 2024 dimulai.

"Untuk sekolah Muhammadiyah tidak buka pintu untuk kampanye di sekolah. Karena ya selain sebagian mereka belum punya hak pilih, juga jumlahnya besar. Sekolah Muhammadyah ribuan jadi kami tentu harus berhati-hati untuk jaga agar situasi pembelajaran tak terganggu oleh kampannye parpol," ujar Abdul Mu'ti.