Oleh karena itu, UU HKPD hadir untuk ikut mencegah tindakan tak terpuji tersebut dengan memperbaiki tata kelola.

"Di bawah UU HKPD kita juga sudah menyiapkan sertifikasi di tingkat daerah dengan tujuan pegawai atau pejabat daerah punya kompetensi menangangi anggaran tersebut," tutup Luky.

(***)