Kemudian, pria yang akrab disapa Engah Eet ini, dirinya juga menyoroti adanya surat dari beberapa Ketua Fraksi di DPRD Bengkalis, yang mengirimkan surat ke DPP Partai Golkar untuk mengganti Syahrial dari jabatan Pimpinan DPRD.

"Dari kajian kami di DPD Golkar Riau, kami melihat surat yang disampaikan oleh para Ketua Fraksi DPRD Bengkalis, merupakan intervensi terhadap partai, sementara posisi pimpinan diatur dan hak para partai pemenang ini jelas bertentangan," terangnya.

Untuk persoalan mosi tidak percaya, Engah Eet menilai hal tersebut tidak memiliki dasar. Apalagi, persoalan ini bermula dari keputusan Fraksi Golkar, dan hendaknya, fraksi lain harus menghormati keputusan keputusan internal Fraksi Golkar.

"Kami berharap para anggota dewan yang menyampaikan mosi tidak percaya ini, untuk taat kepada aturan dan perundang-undangan yang berlaku," tambahnya.

Dari 6 orang Anggota Fraksi Golkar yang bermasalah ini, kata Engah Eet, 4 diantaranya sudah diberhentikan melalui SK Gubernur Riau. Sedangkan 2 orang lagi sedang dalam proses PAW, sesuai dengan aturan partai.

Disinggung mengenai rapat paripurna yang didalamnya ada rekomendasi Badan Kehormatan (BK) untuk memberhentikan Syahrial dari kursi Pimpinan DPRD Bengkalis, menurut Engah Eet, adalah keputusan yang inprosedural dan cacat hukum.