Pakar hukum di China juga telah menyatakan keberatan tentang bahasa yang tidak jelas dari rancangan undang-undang tersebut.

Mereka berpendapat bahwa ambiguitas semacam itu dapat menyebabkan pelanggaran terhadap hak-hak pribadi dan kebebasan.

Zhao Hong, seorang profesor hukum di Universitas Ilmu Politik dan Hukum China, menyoroti risiko penegak hukum memaksakan penilaian moral mereka sendiri di luar ruang lingkup hukum.

Dia merujuk kasus dari tahun lalu di mana seorang wanita dengan kimono ditahan di Suzhou, memicu kemarahan di media sosial.

Rancangan undang-undang tersebut mencontohkan tren yang lebih luas di China di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping.

Sejak berkuasa pada tahun 2012, Xi telah berusaha untuk mendefinisikan kembali apa yang merupakan model warga negara China.