RIAU24.COM - Upaya pemerintahan Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi untuk mengganti nama India menuai kritikan, terutama dari oposisi.

Upaya yang didukung banyak politisi Partai Bharatiya Janata (BJP) yang kini berkuasa di India dinilai sebagai upaya pemerintah mengalihkan perhatian rakyat dari persoalan penting di negara itu.

Seperti dilansir The Economic Times, Kamis (7/9/2023), rencana pergantian nama resmi India terungkap setelah undangan jamuan makan malam kenegaraan KTT G20 yang dikirimkan Presiden India Droupadi Murmu pekan ini menyebutkan jabatannya sebagai 'Presiden Bharat', bukan 'Presiden India'.

Laporan The Economic Times menyebut bahwa pemerintahan Modi akan mengajukan resolusi pergantian nama resmi India menjadi 'Bharat' dalam sidang khusus parlemen pada 18-22 September mendatang.

Perdebatan soal pergantian nama resmi India itu juga diketahui mencuat setelah BJP menyerang blok oposisi terbaru bernama INDIA, kependekan dari Indian National Developmental Inclusive Alliance atau Aliansi Inklusif Pembangunan Nasional India.

Para politisi BJP berulang kali menyebut nama 'India' merupakan sisa-sisa masa lalu kolonial.