RIAU24.COM - Upaya pemerintahan Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi untuk mengganti nama India menuai kritikan, terutama dari oposisi.

Upaya yang didukung banyak politisi Partai Bharatiya Janata (BJP) yang kini berkuasa di India dinilai sebagai upaya pemerintah mengalihkan perhatian rakyat dari persoalan penting di negara itu.

Seperti dilansir The Economic Times, Kamis (7/9/2023), rencana pergantian nama resmi India terungkap setelah undangan jamuan makan malam kenegaraan KTT G20 yang dikirimkan Presiden India Droupadi Murmu pekan ini menyebutkan jabatannya sebagai 'Presiden Bharat', bukan 'Presiden India'.

Laporan The Economic Times menyebut bahwa pemerintahan Modi akan mengajukan resolusi pergantian nama resmi India menjadi 'Bharat' dalam sidang khusus parlemen pada 18-22 September mendatang.

Perdebatan soal pergantian nama resmi India itu juga diketahui mencuat setelah BJP menyerang blok oposisi terbaru bernama INDIA, kependekan dari Indian National Developmental Inclusive Alliance atau Aliansi Inklusif Pembangunan Nasional India.

Para politisi BJP berulang kali menyebut nama 'India' merupakan sisa-sisa masa lalu kolonial.

Upaya mengubah nama resmi India itu, menurut The Economic Times, merupakan provokasi terhadap blok oposisi tersebut.

Ketua nasional Partai Aam Aadmi (AAP), Arvind Kejriwal, yang juga menjabat sebagai Kepala Menteri New Delhi secara terang-terangan mengkritik upaya mengganti nama resmi India.

"Akankah BJP mengganti 'Bharat' dengan nama lainnya, jika aliansi INDIA berganti nama menjadi Bharat? Jika aliansi beberapa partai menjadi 'India', apakah mereka akan mengubah nama negaranya? Negara ini milik 1,4 miliar orang, bukan milik sebuah partai," tegas Kejriwal dalam kritikannya.

"Mari kita asumsikan jika aliansi 'India' mengganti nama menjadi 'Bharat', apakah mereka akan mengganti nama Bharat menjadi BJP? Lelucon macam apa ini? BJP berpikir jumlah suara mereka akan berkurang, jadi mereka harus mengganti nama Bharat," sindirnya.***