Ombudsman: WFH Tidak Efektif Turunkan Polusi Udara di Jabodetabek

2. Perlu kebijakan pembatasan kuota BBM bersubsidi

Dengan kondisi ini, Hery menyebut solusi lain mengurangi polisi adalah kebijakan pembatasan kuota BBM bersubsidi jenis pertalite dan solar.

"Karena jenis ini menyumbang emisi karbon monoksida yang cukup tinggi. Sehingga masyarakat, terutama aparatur sipil negara, menjadi teladan untuk menggunakan BBM nonsubsidi maupun kendaraan listrik. Sehingga masyarakat terutama ASN menjadi teladan untuk menggunakan BBM non subsidi maupun kendaraan listrik," tegasnya. 

Selain itu terdapat Inpres No 7/2022 Tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Menurut Hery, Inpres tersebut belum ditindaklanjuti secara masif di hampir semua instansi pemerintah pusat dan daerah, terutama di wilayah Jakarta.

"Di ranah publik perlu ada kebijakan yang mendorong terciptanya ekosistem kendaraan listrik dengan memberikan insentif bagi pengguna kendaraan listrik, selain adanya pembebasan sistem ganjil genap. Perlu literasi ke masyarakat terkait penggunaan kendaraan listrik agar masif," jelasnya.