Pemprov Kepri Jadi Provinsi Pertama di Sumatera Terapkan FMIS Terintegrasi CMS BRK Syariah
RIAU24.COM - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepulauan Riau dan PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) melaunching Aplikasi Financial Management Information System (FMIS) yang terintegrasi dengan Aplikasi Cash Management System (CMS) BRK Syariah, Kamis (10/08/23).
Launching aplikasi ditandai dengan penekanan tombol oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Jumaga Nadeak, Direktur Dana dan Jasa BRK Syariah, M.A. Suharto dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau, Mardiyanto Arif Rakhmadi di Grand Ballroom Aston Hotel dan Residence Batam.
Penekanan tombol tersebut juga disaksikan langsung oleh Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kepulauan Riau, Rony Ukurta Barus, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Adidoyo Prakoso, Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Adi Prihantara, Kepala Badan Keuangan dan Aset Negara Daerah Provinsi Kepulauan Riau Venni Meitaria Detiawati dan Branch Manager BRK Syariah Tanjung Pinang, Baharuddin.
Venni Meitaria Detiawati dalam laporannya menyampaikan dalam rangka percepatan capaian indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menerapkan Aplikasi FMIS yang terintegrasi dengan CMS BRK Syariah untuk memudahkan proses verifikasi dan pemberkasan SP2D Online serta kemudahan dalam melakukan pencairan dana dari kas daerah kepada mitra atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Dapat kami sampaikan juga, bahwa Provinsi Kepulauan Riau merupakan Provinsi pertama di Sumatera yang menerapkan FMIS yang terintegrasi dengan CMS BRK Syariah dalam pengelolaan keuangan daerah,” kata Venni.
Dalam sambutannya M.A. Suharto menyampaikan sebagai Bank milik Pemerintah khususnya Pemerintah Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau, BRK Syariah selalu siap mendukung percepatan digitalisasi keuangan daerah melalui layanan jasa perbankan yang terus dikembangkan sehingga memudah Pemerintah Daerah dan juga masyarakat dapat mengelola keuangan sesuai dengan prinsip syariah.
