TPS khusus yang dibentuk seringkali belum menjangkau pekerja perkebunan.

Masih terkait pekerja perkebunan dan tambang, Pramono memberikan contoh terjadi mobilisasi pemilih sehingga oleh MK diputuskan waktu itu untuk melakukan pemungutan suara ulang ketika Pilkada yang lalu. 

Dengan demikian jika tidak ada perubahan kebijakan untuk mengakomodir pemilih-pemilih seperti ini, maka Komnas HAM menyebut daerah tersebut berpotensial menjadi persoalan yang sama.

Masih di Sumut, Komnas HAM juga menemukan terdapat diskriminasi terhadap masyarakat LGBTQ, karena kepala daerahnya mengatakan antiLGBT. Sehingga membuat kelompok tersebut semakin merasa tak aman.

"Kami berdiskusi dengan teman-teman masyarakat sipil memang ada terutama di kota Medan, ini teman-teman LGBT merasa semakin insecure gitu ya karena ada pernyataan dari pimpinan daerahnya yang menyatakan kota medan sebagai kota bebas LGBT," tutur Pramono.

"Nah ini membuat teman-teman semakin insecure untuk datang ke TPS, bahwa mereka di data OK dalam DPT, tapi untuk datang ke TPS itu mereka merasa ter-discourage karena ada pernyataan terbuka dari kepala daerah yang secara terbuka mengatakan hal tersebut," sambung dia.