“Mayoritas orang dihukum setelah mereka dinyatakan bersalah atas perzinahan dan melarikan diri dari rumah,” kata laporan itu, sementara beberapa juga dicambuk karena kejahatan lain seperti pencurian, homoseksualitas, konsumsi alkohol, penipuan, dan perdagangan narkoba.

Dalam laporannya, UNAMA menunjuk pada pernyataan yang diberikan oleh seorang pejabat Taliban yang menyatakan bahwa pemotongan tangan sangat diperlukan untuk keamanan dan sebagai jera, tetapi kabinet masih menilai apakah hukuman akan dilakukan di depan umum.

Di bawah rezim Taliban yang berkuasa, hukuman fisik pertama dicatat pada 20 Oktober 2021, ketika pengadilan distrik de facto menghukum seorang pria dan wanita karena perzinahan dan keduanya dicambuk di depan umum masing-masing 100 kali.

Kepala hak asasi manusia UNAMA Fiona Frazer, mengecam pelanggaran tersebut, mengatakan, “Hukuman fisik merupakan pelanggaran terhadap Konvensi Menentang Penyiksaan dan harus dihentikan. PBB sangat menentang hukuman mati dan mendorong DFA untuk segera menetapkan moratorium eksekusi”.

Frazer, dalam komentarnya, mengacu pada Departemen Luar Negeri Afghanistan.

Secara terpisah, badan PBB telah mendokumentasikan setidaknya 182 contoh hukuman yang diberikan langsung oleh Taliban selama puncak pemberontakan antara 2010 dan Agustus 2021, yang menyebabkan 213 kematian dan 64 luka-luka.