RIAU24.COM - Dalam enam bulan terakhir, Taliban telah melakukan ratusan insiden cambuk, rajam, dan eksekusi publik di Afghanistan, yang dikecam oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam laporan terbarunya.

Sejak rezim Islam garis keras mengambil alih Afghanistan pada tahun 2021, mereka telah meminta para pejuang, hakim, dan pemimpin untuk menerapkan hukum Syariah yang ketat sesuai interpretasi mereka, sebuah pola yang telah mereka ikuti sejak awal pemerintahan mereka sebelumnya pada tahun 1990-an.

Dan sebagai reaksi terhadap laporan PBB, yang menyebut metode Taliban sebagai hukuman fisik kuno, kelompok militan tersebut menyatakan bahwa mereka wajib mengikuti interpretasi ketat hukum Islam.

Sesuai laporan, 274 pria, 58 wanita dan dua anak laki-laki telah dicambuk di depan umum oleh para pemimpin Taliban dalam enam bulan terakhir setidaknya dalam 43 kejadian.

Laporan itu mengimbau rezim sementara untuk menghentikan praktik semacam itu.

“Jika terjadi konflik antara hukum hak asasi manusia internasional dan hukum Islam, pemerintah wajib mengikuti hukum Islam,” kata kementerian luar negeri Taliban dalam menanggapi laporan rinci Misi Bantuan PBB di Afghanistan (UNAMA) yang dirilis pada hari Senin.

“Mayoritas orang dihukum setelah mereka dinyatakan bersalah atas perzinahan dan melarikan diri dari rumah,” kata laporan itu, sementara beberapa juga dicambuk karena kejahatan lain seperti pencurian, homoseksualitas, konsumsi alkohol, penipuan, dan perdagangan narkoba.

Dalam laporannya, UNAMA menunjuk pada pernyataan yang diberikan oleh seorang pejabat Taliban yang menyatakan bahwa pemotongan tangan sangat diperlukan untuk keamanan dan sebagai jera, tetapi kabinet masih menilai apakah hukuman akan dilakukan di depan umum.

Di bawah rezim Taliban yang berkuasa, hukuman fisik pertama dicatat pada 20 Oktober 2021, ketika pengadilan distrik de facto menghukum seorang pria dan wanita karena perzinahan dan keduanya dicambuk di depan umum masing-masing 100 kali.

Kepala hak asasi manusia UNAMA Fiona Frazer, mengecam pelanggaran tersebut, mengatakan, “Hukuman fisik merupakan pelanggaran terhadap Konvensi Menentang Penyiksaan dan harus dihentikan. PBB sangat menentang hukuman mati dan mendorong DFA untuk segera menetapkan moratorium eksekusi”.

Frazer, dalam komentarnya, mengacu pada Departemen Luar Negeri Afghanistan.

Secara terpisah, badan PBB telah mendokumentasikan setidaknya 182 contoh hukuman yang diberikan langsung oleh Taliban selama puncak pemberontakan antara 2010 dan Agustus 2021, yang menyebabkan 213 kematian dan 64 luka-luka.

(***)