Di Riau ini menurut catatannya ada 368 korporasi sawit, baik PKS, Industri Hilir, maupun sektor hulu (perkebunan).
Apalagi setelah dibentuknya Satgas Tatakelola Sawit, tentu semuanya untuk kebaikan bersama. 

"Sudah tidak saatnya lagi sembunyi dari tanggungjawab sosial dan ekonomi dimana usaha hulu-hilir itu berada. Sekali lagi saya tekankan industri sawit sudah menjadi komuditi dunia dan aspek keberlanjutan menjadi tolak ukurnya. Selama ini saya mengamati industri sawit hanya diuber-uber dari dimensi keberlanjutan lingkungan, dan mengabaikan dimensi manfaat ekonomi dan sosial. Dengan Satgas Tatakelola Sawit ini ketiga dimensi keberlanjutan (dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan) harus beriringan dan tidak boleh yang satu merasa lebih hebat dari yang lain karena Satgas Tata Kelola Sawit akan membuat takarannya masing-masing,"tutur Rusli.

Untuk diketahui pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menetapkan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk daerah penghasil kelapa sawit sebanyak Rp 3,4 triliun dari total alokasi DBH Sawit pada APBN 2023, yakni Rp 136,25 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berencana menyalurkan dana bagi hasil (DBH) sektor perkebunan kelapa sawit pada bulan Juni tahun ini. DBH sawit minimal Rp 1 miliar kepada 350 daerah penghasil minyak sawit di Indonesia.
Dimana formula pembagiannya, satu provinsi akan memperoleh 20 persen DBH dari yang minimal 4 persen, kedua, kabupaten/kota penghasil 60 persen, serta ketiga,  kabupaten/kota berbatasan 20 persen.