RIAU24.COM - Menko Polhukam Mahfud MD curhat betapa sulit mengajukan aspirasi yang positif bagi pembangunan hukum melalui rancangan undang-undang (RUU) karena prosesnya selalu gagal di legislatif.

Mahfud mulanya mempertanyakan pilihan politik masyarakat selama ini sudah tepat atau belum. Dia turut menyinggung politik transaksional atau politik biaya tinggi dalam proses pemilu.

"Pilihan politik kita ini sudah benar apa tidak. Ini persoalannya kalau mau membongkar pembongkaran partai politik gimana nih cara membongkarnya? Apa mengubah sistem pemilunya atau apa?" kata Mahfud.

Ia kemudian berkata, "Sehingga sekarang ini saya bicara, kok susah ya mengajukan aspirasi-aspirasi yang baik bagi pembangunan hukum, tetapi selalu gagal di DPR."

Menurut Mahfud, di era Presiden Sukarno dahulu setiap ada aspirasi lahir, langsung dibuat menjadi undang-undang. Demikian pula zaman Presiden Soeharto yang menurut Mahfud, jumlah rancangan disahkan lumayan banyak.

"Nah sekarang ini, undang-undang ini enggak bisa lahir. Parpolnya nolak. DPR-nya nolak. Ketika ditanya, 'Lah, DPR kok nolak? Ini kan bagus,' [langsung dijawab] 'bos'," ujar Mahfud.