RIAU24.COM - Wakil Ketua DPRD Riau, Hardianto mempertanyakan kelanjutan Balai Latihan Kerja Dumai dan Pekanbaru yang kini sudah dikelola pusat melalui kementerian tenaga kerja. 

Setelah dua BLK ini diserahkan Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar secara resmi ke Menteri Tenaga Kerja (Menaker) RI, Ida Fauziyah di Jakarta, Rabu (3/3 2021 di bawah pengelolaan Kemnaker hingga kini belum maksimal dikelola. 

"Saya termasuk orang yang kesal, kenapa pula BLK kita diserahkan ke pusat, ke Kementerian. Sekarang jadi sarang hantu, sebelumnya walau hidup segan mati tak mau, masih bisa mendidik anak-anak kita," ujar Hardianto, Rabu (15/3/2023).

Hingga kini disebutnya BLK ini tak maksimal dan janji-janji Kemenaker tak direalisasikan. Padahal diharapkan BLK yang sedianya milik Pemprov Riau yang berada di Pekanbaru dan Dumai akan dikelola secara profesional. Baik dari sisi sumber daya manusia (SDM) maupun finansial.

"Kita butuh mendidik anak Riau bersertifikat ISO. Pertanyaannya, mana janjinya ini bisa dikelola dengan baik, mana buktinya? Sampai sekarang tak ada," paparnya. 

Tidak maksimalnya dua BLK ini disebut Hardianto mempersulit upaya anak-anak Riau bergabung ke perusahaan multinasional yang beroperasi di Riau.