"Kita tuntut kementrian untuk bisa menjalankan BLK itu sehingga perusahaan di Riau tak lagi menolak anak-anak Riau bekerja," jelasnya. 

BLK yang kini tak lagi dikelola oleh Pemprov ini dikatakan Hardianto tentu menghilangkan previliege yang seharusnya dimiliki anak-anak muda di Riau. Dengan dikelola oleh Kementerian tentu persaingan menjadi lebih luas. 

"BLK kita tidak lagi milik anak Riau, ketika kementerian yang mengelola, tentu semua bisa mendapatkan pelatihan, bayangkan, barang kita, aset kita, akses kita tapi tidak bisa kita manfaatkan maksimal," paparnya lagi. 

Hardianto menyayangkan keterlanjuran ini. Padahal menurutnya dana operasional yang dibutuhkan masih bisa ditangani oleh Pemprov. 

"Padahal kita seharusnya bisa mengelola pakai APDB, saya sempat bicarakan ini dengan orang kementerian tenaga kerja. Sekian Milyar bisa melatih sekian ribu orang, tapi ini sudah terlanjur, " tutup Hardianto.