Prinsip yang paling penting kata Ilham, menanamkan bahwa anggaran hibah Pilkada itu berasal dari uang APBD daerah. Uang rakyat yang diperuntukkan untuk memilih pemimpin untuk rakyat. KPU lanjut Ilham diamanahi untuk mengelolanya secara transparan dan penuh tanggung jawab. 

“Kami bangga dapat mengembalikan uang hibah tersebut ke kas daerah lagi,” ungkap Ilham.

Sebagai contoh, pada tahapan pencalonan. KPU biasanya menyiapkan usulan anggaran secara maksimal. Untuk jalur yang diusung partai politik, sebanyak 5 (lima) pasangan sesuai komposisi 20 persen kursi di DPRD yang dapat mengusung 1 (satu) pasangan calon. Begitu pula dari jalur perseorangan disiapkan usulan anggaran minimal 2 (dua) pasangan calon. 

Anggaran pembiayaan utama untuk pasangan calon itu kata Ilham meliputi; biaya cek kesehatan paket lengkap, biaya alat peraga kampanye, bahan kampanye, iklan di media, debat pasangan calon, pencetakan surat suara, formulir penghitungan dan lain-lain. 

“Semua anggarannya difasilitasi. Satu paket pasangan calon saja berkurang, karena anggarannya tak terpakai, baik dari jalur partai politik maupun perseorangan, itu penghematan atau efisiensinya sudah cukup besar sekali,” urai Ilham.

Belum lagi di tengah tahapan, ada kebijakan yang diterapkan oleh KPU RI. Misalnya, trobosan dilakukan sejak Pilkada serentak KPU terus mendorong peningkatan jumlah item pengadaan menggunakan lelang elektronik dan pengadaan _e-katalog,_ baik itu di alat peraga kampanye, bahan kampanye, pengadaan pencetakan surat suara, formulir dan kelengkapan lainnya.