RIAU24.COM - Sekelompok pemimpin agama yang mendukung hak-hak aborsi mengajukan gugatan yang menantang larangan aborsi Missouri, mengatakan anggota parlemen secara terbuka menggunakan keyakinan agama mereka saat menyusun tindakan tersebut dan dengan demikian memaksakan keyakinan itu pada orang lain yang tidak membagikannya.

Gugatan yang diajukan di St. Louis adalah yang terbaru dari banyak upaya untuk menantang undang-undang aborsi ketat yang diberlakukan oleh negara-negara konservatif setelah Mahkamah Agung membatalkan Roe v. Wade pada bulan Juni.

Putusan penting itu menyerahkan hak aborsi kepada masing-masing negara bagian untuk memutuskan.

Sejak itu, pendukung hak-hak aborsi agama semakin menggunakan tuntutan hukum kebebasan beragama dalam upaya melindungi akses aborsi. Pengaduan kebebasan beragama itu termasuk di antara hampir tiga lusin tuntutan hukum pasca-Roe yang telah diajukan terhadap larangan aborsi 19 negara bagian, menurut Brennan Center for Justice.

Gugatan Missouri yang diajukan atas nama 13 pemimpin Kristen, Yahudi dan Unitarian Universalis mencari perintah permanen yang melarang negara bagian menegakkan undang-undang aborsi dan deklarasi bahwa ketentuan hukumnya melanggar Konstitusi Missouri.

"Apa yang dikatakan gugatan itu adalah bahwa ketika Anda membuat undang-undang keyakinan agama Anda menjadi hukum, Anda memaksakan keyakinan Anda pada orang lain dan memaksa kita semua untuk hidup dengan keyakinan sempit Anda sendiri," kata Michell Banker dari National Women's Law Center, pengacara utama dalam kasus ini.