"Kami juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidak hadirannya Dandim, dikarenakan ada kegiatan tidak bisa ditinggalkan, namun ia tetap prihatin dengan kejadian tersebut, sehingga memerintahkan semua prajurit untuk siaga di pos yang sudah disediakan dan segera laporkan apa bila darurat,"ungkap Kasdim Mayor Arh Sudiyono.

Diutarakan Sudiyono, dengan terjadinya tanah lonsor ini, tentunya menjadi perhatian kita semua, karena itulah kami (TNI red,) bersama unsur pemerintah daerah sama sama untuk melaksanakan peninjauan, sehingga dapat menentukan langkah langkah apa yang akan kita ambil dan ini adalah kewenangan salah satunya pembuatan pemecah gelombang.

"Memang ini sangat memprihatinkan, kemarin saya juga ada meninjau ke Desa Muntai dan kondisinya hampir sama, mungkin disepanjang garis pantai utara pulau Bengkalis ini, kondisinya memang rawan terhadap kondisi abrasi atau longsor ini, dikarena postur tanah gambut,"ujarnya.

Sementara, pihak BPBD Bengkalis melalui Kepala Bidang Kedaruratan Suratman mengatakan dalam upaya kita dari pemerintah Kabupaten Bengkalis khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan keadaan begini setiap tahunnya, tentunya kita akan tetap melaksanakan upaya pengusulan pengusulan sesuai dengan jenjang kewenangannya.

Kemudian terkait abrasi atau tanah longsor ini, kita juga sudah mengusulkan kepemerintah pusat untuk pemecah gelombang yang disampaikan langsung pihak PUPR. Tetapi sesuai SK kami tanggap darurat, untuk banjir dengan longsor ini mungkin akan kita usulkan melalui dana DSP.

"Untuk langkah antisipasi ini jelas akan kita upayakan, agar masyarakat setempat jangan dekat dekat dulu, tetapi kalau untuk pembangunan itu pihak PU yang memiliki kewenangannya. Dan pihak perusahaan juga akan kita ajak bersama sama,"ungkapnya.