RIAU24.COM - Menyusul pernyataan Jaksa Agung Mohammad Jafar Montazeri bahwa polisi moral Iran ditutup, media pemerintah Iran menentang pernyataan tersebut dan mengatakan bahwa kementerian dalam negeri mengawasi pasukan, bukan peradilan. Kementerian tidak mengkonfirmasi apakah pasukan itu ditutup. 

Sementara itu, pada hari Minggu, kantor berita ISNA melaporkan anggota parlemen Nezamoddin Mousavi mengatakan pemerintah Iran "memperhatikan tuntutan nyata rakyat". 

Setelah pertemuan tertutup dengan beberapa pejabat senior Iran, termasuk Presiden Ebrahim Raisi, Mousavi mengatakan, “Baik pemerintah maupun parlemen bersikeras bahwa memperhatikan tuntutan rakyat yang terutama bersifat ekonomi adalah cara terbaik untuk mencapai stabilitas dan menghadapi kerusuhan.”

zxc1

Namun, dia tidak mengatakan apa-apa tentang menutup polisi moralitas. Pejabat tinggi Iran telah berulang kali mengatakan Teheran tidak akan mengubah kebijakan jilbab wajib Republik Islam.