"Jangan sampai semua menerima subsidi seperti kapal atau alat tangkap industri itu diberikan subsidi BBM juga ini kan tidak boleh harus diatur juga ,"pungkasnya.

Wahid juga menambahkan di tahun 2023 nanti pihaknya di DPR dan pemerintah akan melakukan revisi undang-undang migas khusunya menyangkut kendala, kelemahan distribusi dan pelayanan BBM untuk masyarakat.