RIAU24.COM - Anggota DPR-RI dapil Riau Abdul Wahid mengkritik PT Pertamina terkait penyaluran bahan bakar minyak (BBM) di Riau.  Menurut Wahid penyaluran BBM di Riau saat ini tidak merata khususnya distribusi ke wilayah pesisir atau kepulauan.

"Saya sampaikan demikian karena sejak  kebijakan kenaikan BBM diiringi aturan pengguna Subsidi, banyak kepala desa mengeluhkan kepada saya mereka menggunakan genset karena tidak boleh membeli pakai jerigen akhirnya mereka seminggu tidak pakai listrik,"kata Wahid usai membuka acara diskusi disalah satu hotel di Pekanbaru. Sabtu (5/11/2022).

"Dan persoalan yang dialami masyarakat ini bukti kebijakan yang tidak dibarengi dengan antisipasi dilapangkan yang seharusnya sudah dibarengi langkah dan solusi,"timpalnya.

Untuk itu Ia meminta Pertamina segera mencarikan solusi agar penyaluran  BBM ini tidak hanya merata di wilayah daratan saja tapi di wilayah kepulauan atau pesisir di Riau juga demikian.  

"Saya juga minta BPH migas membuat aturan sehingga distribusi BBM merata. Seperti sub penyalur dihidupkan kembali karena di daerah pesisir seperti nelayan sangat membutuhkan BBM terutama subsidi,"terang ketua DPW PKB Riau ini. 

Kemudian daerah perairan juga harus dibatasi kapal atau alat tangkap yang bisa menerima subsidi. Supaya penerima BBM subsidi merata dan tepat sasaran.

"Jangan sampai semua menerima subsidi seperti kapal atau alat tangkap industri itu diberikan subsidi BBM juga ini kan tidak boleh harus diatur juga ,"pungkasnya.

Wahid juga menambahkan di tahun 2023 nanti pihaknya di DPR dan pemerintah akan melakukan revisi undang-undang migas khusunya menyangkut kendala, kelemahan distribusi dan pelayanan BBM untuk masyarakat.