Ia menilai, proses pendewasaan pemilu harus dilakukan meski pahit kenyataanya.

"Nah itu akan terjadi di Pemilu 2024, tetapi itu harus dilalui sampai akhirnya nanti pemilu ini semakin lama semakin baik," tegas Mahfud.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata mengingatkan, upaya pencegahan kepada penyelenggara Pemilu 2024, yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP terkait politik uang (money politic).

Alexander mengatakan, praktik politik uang dapat menyebabkan biaya politik tinggi. Akibatnya, banyak calon kepala daerah maupun legislatif menggandeng sponsor dari pengusaha untuk memuluskan jalannya.

"Dari beberapa survei yang kami lakukan dan data Kemendagri, biaya politik mahal sekali. Semakin tinggi biaya dikeluarkan, semakin besar peluang untuk menang. Semakin tinggi memberi uang, masyarakat kita semakin memilihnya," katanya kepada wartawan, Kamis (21/7/2022).

(***)