RIAU24.COM - Perihal politik uang di Pemilu 2024 mendatang, Mahfud MD mengungkapkan bahwa ia ragu jika hal itu akan hilang.

Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) itu dalam dialog dengan Rocky Gerung di YouTube.

Mahfud mengatakan, walaupun Pemilu 2024 diadakan sesuai dengan ketentuan konstitusi, politik uang tersebut akan sulit untuk dihilangkan.

Hal itu karena penyelenggaraan pemilu yang substantif masih sulit untuk dihindari.

"Karena ada teori yang dikembangkan oleh Pak Budiono waktu pidato pengukuhan guru besarnya, beliau mengatakan, jangan harap pemilu kita menjadi substantif kalau pendapatan per kapita itu belum mencapai 5.500. Itu pasti akan jual beli lah kalau kata Pak Budiono," jelar Mahfud MD ke Rocky Gerung, Kamis (20/10/2022).

Walaupun kondisi pemilu yang diprediksi masih melibatkan politik uang tersebut akan terjadi, Mahfud MD menegaskan hal itu harus tetap dilalui.

Ia menilai, proses pendewasaan pemilu harus dilakukan meski pahit kenyataanya.

"Nah itu akan terjadi di Pemilu 2024, tetapi itu harus dilalui sampai akhirnya nanti pemilu ini semakin lama semakin baik," tegas Mahfud.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata mengingatkan, upaya pencegahan kepada penyelenggara Pemilu 2024, yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP terkait politik uang (money politic).

Alexander mengatakan, praktik politik uang dapat menyebabkan biaya politik tinggi. Akibatnya, banyak calon kepala daerah maupun legislatif menggandeng sponsor dari pengusaha untuk memuluskan jalannya.

"Dari beberapa survei yang kami lakukan dan data Kemendagri, biaya politik mahal sekali. Semakin tinggi biaya dikeluarkan, semakin besar peluang untuk menang. Semakin tinggi memberi uang, masyarakat kita semakin memilihnya," katanya kepada wartawan, Kamis (21/7/2022).

(***)