Lanjut Adri, kemudian forum SKPD OPD sampai kepada pembahasan rancangan KUA PPAS, semua kegiatan dilakukan pada tahun 2023 sudah dilakukan penyaringan dan sudah dilakukan review sesuai dengan RPJMD Kabupaten Bengkalis. 

Selanjutnya, pandangan umum fraksi Golkar disampaikan H. Asmara. Dalam hal ini, fraksi Golkar akan terus berupaya memberikan peran terbaik sesuai peran legislasi dan berharap pembahasan APBD tahun 2023 dapat tuntas sebaik baiknya sesuai dengan mekanisme yang ada serta selesai tepat waktu. 

Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicara Febriza Luwu, terkait PPPK meminta kepada pemerintah daerah agar membuat regulasi payung hukum berupa Perda/Perbup terkait tenaga honorer yang belum memiliki kesempatan untuk lulus dalam penerimaan PPPK agar tetap dipekerjakan seperti biasa seperti biasa serta digaji sesuai dengan standar upah honor di Kabupaten Bengkalis.

"Sehingga ini tidak berdampak kepada peningkatan angka pengangguran di Kabupaten Bengkalis,"ungkap Febriza Luwu.

Dana Bermasa yang sudah diberikan kepada satu desa 1 Milyar harus digunakan seoptimal mungkin sehingga tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.

"Dalam hal ini anggota dewan dimasing dapil bisa mengawasi kerja pemerintah untuk memberikan sosialisasi agar dana bermasa bisa digunakan tepat sasaran dan menyentuh langsung ke masyarakat dibawah garis kemiskinan,"ungkap Febriza Luwu.