RIAU24.COM - Aksi Hacker Bjorka membuat heboh tanah air sepekan terakhir karena dirinya membongkar berbagai data dari pemerintah Indonesia.

Bjorka merupakan nama dari akun Twitter hacker tersebut yang sudah meretas dan mengekspos data lembaga negara seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Komisi Pemilihan Umum (KPU), data Presiden, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Menteri BUMN Erick Thohir, Ketua DPR RI Puan Maharani, hingga buzzer pro pemerintah Denny Siregar.

Willy Aditya selaku Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, menduga motif di balik serangan Bjorka berhubungan dengan isu otoritas perlindungan data pribadi Indonesia.

Diketahui, otoritas perlindungan data ini menjadi perdebatan yang sengit dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP).

"Kalau diperhatikan dari cuitannya, Bjorka ini ingin agar agensi pelindungan data pribadi berada di tangan korporasi, atau aktor lain yang berada diluar hukum," kata Willy pada Minggu (11/9/2022) dikutip sindonews.com.

Pria yang juga merupakan Sekretaris Fraksi Partai Nasdem DPR ini menegaskan, keinginan untuk menyerahkan otoritas perlindungan data diserahkan ke swasta tentu tidak bisa disetujui. Karena, sama saja dengan kembali ke masa gelap, di mana manusia bergantung pada manusia lainnya, bukan badan hukum.