RIAU24.COM - Aksi Hacker Bjorka membuat heboh tanah air sepekan terakhir karena dirinya membongkar berbagai data dari pemerintah Indonesia.

Bjorka merupakan nama dari akun Twitter hacker tersebut yang sudah meretas dan mengekspos data lembaga negara seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Komisi Pemilihan Umum (KPU), data Presiden, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Menteri BUMN Erick Thohir, Ketua DPR RI Puan Maharani, hingga buzzer pro pemerintah Denny Siregar.

Willy Aditya selaku Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, menduga motif di balik serangan Bjorka berhubungan dengan isu otoritas perlindungan data pribadi Indonesia.

Diketahui, otoritas perlindungan data ini menjadi perdebatan yang sengit dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP).

"Kalau diperhatikan dari cuitannya, Bjorka ini ingin agar agensi pelindungan data pribadi berada di tangan korporasi, atau aktor lain yang berada diluar hukum," kata Willy pada Minggu (11/9/2022) dikutip sindonews.com.

Pria yang juga merupakan Sekretaris Fraksi Partai Nasdem DPR ini menegaskan, keinginan untuk menyerahkan otoritas perlindungan data diserahkan ke swasta tentu tidak bisa disetujui. Karena, sama saja dengan kembali ke masa gelap, di mana manusia bergantung pada manusia lainnya, bukan badan hukum.

"Itu tentu tidak bisa kita amini. Kita akan kembali pada masa gelap dimana kepala manusia bergantung pada manusia lainnya, bukan pada hukum. Kita akan lawan itu bersama-sama. Tidak boleh ada manusia yang kebal diluar hukum," tegasnya.

Kemudian pada kesempatan yang sama, Willy mencoba menilai untuk menganalisis sosok di balik akun tersebut.

Willy mengatakan, meskipun Bjorka mengaku bahwa peretasan itu dilakukannya sebagai sumbangsih untuk kawannya di Warsawa, tapi melihat bahwa gaya bahasanya adalah orang Indonesia. Sehingga mudah bagi aparat untuk menemukannya jika memang dianggap meresahkan.

"Walaupun Bjorka berlindung dibalik “sumbangsih buat kawannya di Warsawa” kita tahu pelaku ini gaya bahasanya adalah gaya bahasa dalam negeri. Mudah sekali aparat menemukannya jika memang dirasa meresahkan dan dianggap perlu," paparnya.

Terkait Menkominfo sekaligus rekan separtainya yang ikut kena serang, Willy meyakini bahwa tidak akan sulit bagi aparat hukum untuk mengidentifikasi dan menemukan siapa di balik akun Bjorka yang telah melanggar Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

"Kita tunggu saja tanggal mainnya," tukasnya.

Lebih lanjut, Willy menilai bahwa tujuan Bjorka akan membuat Indonesia dalam keadaan bahaya. Kondisi itu bisa saja terjadi jika semua strategi dan taktik pertahanan yang dilakukan negara terpublikasi dan mudah dikenali lawan.

Akan tetapi, ia mengatakan bahwa hal itu bisa saja tidak terjadi karena faktanya sistem pertahanan siber Indonesia tidak ketinggalan dengan negara lain.

Diakhir, Willy mengatakan walaupun RUU PDP saat ini belum disahkan di Rapat Paripurna, menurutnya, apa yang dilakukan Bjorka ini perlu menjadi catatan dan menjadi pertimbangan tentang lembaga yang tepat dalam pelindungan data pribadi nantinya.

"Apa yang menjadi concern Bjorka harusnya juga menjadi concern semua pihak yang dengan sadar meminta dan mengumpulkan data pribadi warga negara. Mereka harus dengan sungguh-sunggu membangun sistem pelindungan data atau menghentikan kegiatannya meminta dan mengumpulkan data pribadi," pungkas Willy.