Terhadap Rekomendasi Badan Pengkajian MPR yang menjadikan Pasal 100, Tata Tertib MPR sebagai landasan produk Hukum PPHN, menurut Idris Laena, akan menjadi perdebatan panjang dikalangan masyarakat, karena Tata Tertib masing-masing lembaga hanya mengikat kedalam dan bukan bagian dari Hirarki Perundang-Undangan di Indonesia.

"Fraksi Partai Golkar Pasti akan menolak Wacana Menghadirkan PPHN dengan Landasan Hukum yang mengada-ngada dan terkesan dipaksakan,"terangnya.

Sesungguhnya lanjut Indris, jika PPHN dibuat dengan undang-undang sebagai landasan hukumnya, akan lebih baik karena undang-undang lebih mengikat sebagai Produk Hukum dan Sekaligus dapat menggantikan Undang-Undang RPJPM yang akan segera berakhir.