Sebelumnya untuk melakukan validasi wajib pajak memerlukan waktu yang lama, oleh karena itu DJP menggantikannya dengan NIK agak mempermudah proses tersebut.

Sebelum menggantikan penggunaan NIK jadi NPWP, DJP telah meresmikan kemudahan dalam validasi Surat Setoran Pajak PPH atas Tanah dan Bangunan, yang bisa dilakukan secara online, sehingga mempermudah pelaksanaan jual beli tanah dan bangunan.

Berkat reformasi yang dilakukan DJP diharapkan bisa memenuhi target wajib pajak yang telah ditentukan. Masyarakat pun tidak perlu proses lama untuk melakukan validasi data tersebut.