Silalahi mengatakan, pemerintah perlu menanggapi secara serius persoalan-persoalan yang menimpa perempuan di sekitar Danau Toba untuk menyelesaikan konflik agraria dan lingkungan, termasuk mencabut izin perusahaan yang merugikan perempuan, petani, dan masyarakat adat.

“Pemerintah harus mengambil langkah konkrit dalam menyelesaikan konflik yang ada dan menghentikan deforestasi,” katanya.

Pasaribu, kepala KSPPM, mengatakan W20 belum membahas “masalah inti” karena kesalahpahaman mendasar tentang situasi di Sumatera Utara. “Isu di sekitar Danau Toba bukanlah perempuan tidak dapat mengakses ekonomi, tetapi mereka adalah korban dari industri ekstraktif dan tidak dapat mengakses sumber daya seperti hutan lokal,” katanya.  ***