Pada bulan Februari, Widodo menandatangani empat keputusan presiden yang dimaksudkan untuk melindungi tanah bagi petani di sekitar Danau Toba, meskipun kelompok lokal mengatakan bahwa ini tidak cukup untuk melindungi hak atas tanah atau menangani perampasan tanah oleh perusahaan besar, termasuk PT Toba Pulp Lestari, sebuah perusahaan pulp perusahaan penggilingan.

“Perampasan tanah yang dilakukan karena kehadiran PT Toba Pulp Lestari telah menyebabkan pemiskinan struktural selama lebih dari tiga dekade, dan telah berkontribusi besar terhadap memburuknya kualitas hidup perempuan,” kata Pasaribu.

PT Toba Pulp Lestari dan PT Dairi Prima Mineral, penambang seng, keduanya dituduh berdampak negatif terhadap perempuan setempat melalui penebangan pohon yang digunakan untuk produksi dupa dan memperburuk perubahan iklim.

Delima Silalahi, anggota Forum Perempuan Tani dan Perempuan Adat Sumut, mengatakan sesi W20 tentang peran perempuan pedesaan gagal mengatasi pemiskinan akibat pembangunan yang tidak sensitif gender dan mengutamakan citra daerah sebagai hotspot wisata.

“Pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi telah menyebabkan tingkat perampasan tanah yang lebih tinggi, kerusakan lingkungan, krisis iklim dan hilangnya mata pencaharian bagi masyarakat adat,” kata Delima.

“Aksi di Danau Toba ini didorong oleh kekecewaan perempuan terdampak pembangunan yang merampas ruang hidup petani dan masyarakat adat serta lahirnya berbagai kebijakan yang belum berpihak pada perempuan adat.”