“Kami membayar sendiri untuk mendapatkan sapi yang divaksinasi secara pribadi,” kata Iriantono kepada Al Jazeera, “dan kami telah meningkatkan langkah-langkah biosekuriti kami.”

Ini termasuk memastikan bahwa semua kendaraan dan personel di peternakan disemprot dengan disinfektan sebelum mereka masuk, dan menyuruh staf mengganti pakaian dan sepatu mereka sebelum berinteraksi dengan ternak. Menurut Iriantono, wabah itu bisa lebih terkendali jika pemusnahan meluas segera setelah kasus pertama diumumkan di Jawa dan Aceh pada Mei lalu.

Pemusnahan ternak, yang dikenal sebagai “stamping out,” secara luas dianggap sebagai cara terbaik untuk memberantas wabah PMK dengan cepat. Pemerintah Indonesia memilih untuk tidak melakukan pemusnahan secara luas karena kekhawatiran tentang dana yang tidak mencukupi untuk mengkompensasi petani atas ternak yang hilang.

Akibatnya, hanya sekitar 3.000 hewan telah dimusnahkan di beberapa bagian Indonesia seperti Bali, dengan banyak provinsi berfokus pada vaksinasi dan tindakan lain seperti pengobatan antibiotik. Tidak jelas bagaimana virus itu menyebar.

Indonesia mengimpor sekitar 1,2 juta sapi yang mampu menghasilkan 300.000 ton daging per tahun, kata Iriantono, karena pasokan domestik tidak cukup untuk memenuhi permintaan. Peraturan pemerintah berarti bahwa peternak hanya diperbolehkan mengimpor ternak dari negara-negara yang bebas PMK seperti Australia dan Selandia Baru.

Wabah tersebut juga datang di saat yang tidak tepat, menyusul libur Idul Adha pada 9-10 Juli. Dikenal sebagai “Festival Pengorbanan,” liburan melihat sapi, kambing dan domba disembelih di seluruh negeri dan daging dibagikan kepada orang miskin atau dimasak di rumah. Penjual ternak melaporkan kerugian karena petani terpaksa memusnahkan ternak mereka, atau tidak bisa menjual hewan yang sakit. Beberapa mengatakan bahwa pelanggan ragu-ragu untuk membeli hewan karena takut penyakit.