"Pendadakan sistem termasuk biaya Rp 1,5 triliun patut diantisipasi karena akan pengaruhi sistem keuangan haji kita dan akan beratkan sistem keuangan kita di periode yang akan datang," ujarnya.

Cak Imin juga mendorong pemerintah melalui Kemenag dan Kemlu melontarkan protes kepada Saudi jika ke depan ada permintaan mendadak biaya haji untuk fasilitas tertentu.

Menurutnya, Indonesia harus punya bargaining position tidak mudah dititah oleh Saudi dalam konteks penyelenggaraan ibadah haji.