RIAU24.COM - Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar menyebutkan Pemerintah Arab Saudi terlalu mengkomersialkan pengelolaan ibadah Haji tahun 2022 ini.

Dibuktikan dengan besarnya beban anggaran Indonesia untuk membiayai ibadah haji.

Pemerintah Saudi menaikkan sepihak biaya masyair (rangkaian ibadah di Arafah, Muzdalifah, Mina) Rp1,46 triliun yang tak bisa dinegosiasikan dikutip dari kumparan.com, Rabu, 6 Juli 2022.

"Kecenderungan swastanisasi begitu kuat sehingga nanti suatu titik pemerintah (Saudi) dan kita akan menghadapi persaingan serius tentang standar manajemen swastanisasi," ujarnya.

Agar di tahun-tahun mendatang tidak terjadi hal seperti ini ke depan harus bisa diantisipasi oleh Pemerintah Indonesia.

Alasannya karena dana Rp1,46 triliun itu disetujui Komisi VIII DPR dalam waktu singkat dengan skema diambil dari dana manfaat dan efisiensi haji yang dipegang Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

"Pendadakan sistem termasuk biaya Rp 1,5 triliun patut diantisipasi karena akan pengaruhi sistem keuangan haji kita dan akan beratkan sistem keuangan kita di periode yang akan datang," ujarnya.

Cak Imin juga mendorong pemerintah melalui Kemenag dan Kemlu melontarkan protes kepada Saudi jika ke depan ada permintaan mendadak biaya haji untuk fasilitas tertentu.

Menurutnya, Indonesia harus punya bargaining position tidak mudah dititah oleh Saudi dalam konteks penyelenggaraan ibadah haji.