Khairul Umam juga menyampaikan, Pemerintah daerah harus segera mengambil sikap serius terkait permasalahan yang terjadi di roro, program yang direalisasikan, dipantau secara langsung, jangan sampai program dibuat namun realisasinya terkendala terus.

"Kami akan support pemerintah, jika pemerintah mengambil sikap, tinggal dianggarkan saja, tentu kami akan menyetujuinya, demi kenyamanan masyarakat banyak, jangan sampai semua menimbulkan permasalahan nantinya jika hal ini tidak segera ditanggapi," ucapnya lagi.

Dikatakannya, roro penyebrangan, merupakan pihak ketiga. Jika pihak ketiga tidak mampu untuk menjalankan sesuai dengan kontrak dan undang-undang yang berlaku, akan kita duduk bersama.

"Kita cari solusi, apakah kita menambah lagi kapal dengan pemilik kapal lainnya atau mencari pengelola yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pelayanan transportasi penyebrangan ini, jangan terlalu dipaksakan, pemerintah ada hak untuk memutuskan kontrak dengan pihak ketiga, tujuannya agar masyarakat tidak menjadi korban terus," ujarnya.

Beberapa pekan terakhir aktifitas transportasi penyebrangan roro di Bengkalis terkendala akibat beberapa unit armada kapal tak dapat berlayar dengan alasan rusak. Sehingga ratusan kendaraan harus menumpuk ngantri di pelabuhan tersebut.