Sri Mulyani memberikan perincian kontribusi sektor kehutanan pada tahun 2017-2021 kurang dari 1 persen, dengan kisaran 0,6-0,7 persen. Pada tahun 2021 hanya sekitar Rp 112 triliun (0,66 persen dari PDB) sedikit lebih tinggi dibandingkan kontribusi pada tahun 2020 yang mencapai Rp 108,6 triliun (0,70 persen dari PDB).

"Kontribusinya Rp 91 triliun hingga Rp 112 triliun. Itu masih sangat kecil. Jadi kalau kuantiti terhadap GDP share memang kecil kurang dari 1 persen, hanya sekitar 0,6-0,7 persen," ucap Sri Mulyani.

Bendahara Indonesia ini menjelaskan bahwa sektor kehutanan hanya mengalami pertumbuhan rata-rata 5-6 persen per tahun. Kemudian pada tahun 2021 sektor ini menyusut diangka 3,1 persen. Ia menyebutkan pertumbuhan yang terlampau kecil ini menjadi tanda ada yang salah.

Tidak hanya sektor kehutanan, sektor perikanan dan kelautan juga mengalami hal yang sama, hanya dapat menyumbang PNBP ke APBN dalam porsi kecil.

"Indonesia itu isinya hutan sama perikanan, tapi dua sektor ini kontribusi ke dalam GDP (PDB) kita is almost nothing (hampir tidak ada). Enggak benar itu berarti," kata Sri Mulyani

Lebih lanjut, ia menuturkan pembenahan yang dimaksud adalah terkait regulasi, institusi bahkan tata kelola karena selama ini tidak mampu mendorong kontribusi sub sektor kehutanan dan penebangan kayu secara maksimal.